KEMERDEKAAN DALAM KEPEMIMPINAN DI ERA DEMOKRASI HANYA ANGAN-ANGAN

ILUSTRASI FOTO:nvygandhiztt.wordpress.com

Kemerdekaan abadi sudah menjadi cita-cita yang paling universal bagi segenap bangsa di seluruh dunia. Namun dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, adakah dia sebagaimana cita-citanya yang seluhur itu. Jawabannya tidak ada. Kemerdekaan abadi itu hanya ada di alam baka ketika setiap manusia mengalami kemerdekaan abadi saat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan baik dan buruk kepada Tuhan. Manusia benar-benar mengalami kemerdekaannya yang abadi tanpa campur tangan orang lain dan sedikit pun tidak bisa menghindari dari kebohongan-kebohongan yang dilakukannya ketika dia masih hidup di dunia.

Sekali lagi, kemerdekaan abadi itu dalam konsep negara bangsa tidak ada, kecuali hanya sebuah cita-cita sekali

pun negara itu penganut konsep demokrasi yang paling demokratis dan pengibar bendera putih tentang pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM). Fakta empirik banyak memberi bukti dan ini terjadi karena di antara bangsa-bangsa di dunia selalu berada dalam kutub-kutub yang berbeda satu sama lain tentang berbagai kepentingan.

Eksploitasi, eksplorasi, penindasan dan penekanan, tetap saja terjadi di mana-mana. Menjadi lebih bersifat paradoks manakala semua itu dilakukan demi dan atas nama perdamaian abadi. Amerika Serikat terus memusuhi Iran dengan alasan negara tersebut terus mengembangkan senjata nuklir meskipun tudingan itu tidak pernah terbukti dan bisa dibuktikan.

Sementara itu Iran adalah sebuah negara yang berdaulat penuh yang berhak atas kemerdekaannya sebagai sebuah negara/bangsa. Dalam bidang ekonomi, proses eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam adalah bentuk lain dari sebuah realita bahwa kemerdekaan itu memang sejatinya tidak pernah ada.

Konsep kapitalis nyalinya “menjajah”. Selalu berupaya menekan pihak yang lemah agar “menyerahkan” kedaulatan ekonominya untuk kepentingan investor atas nama globalisasi dan perdagangan bebas. Ini kan bisa disebut sebagai bentuk pelanggaran atas azas kemerdekaan abadi yang seharusnya bisa dinikmati secara penuh oleh negara yang memiliki sumber daya alam melimpah.

Konflik terkait soal perbatasan, soal sengketa pulau di wilayah strategis seperti yang terjadi antara China dan Jepang adalah contoh lain bahwa kemerdekaan abadi itu di dunia tidak pernah ada. Yang abadi itu hanyalah kepentingan.

Begitu perbedaan kepentingan itu dengan sangat arogannya muncul ke permukaan, maka konfliklah yang muncul ke permukaan yang sangat mengusik kemerdekaan masing-masing negara. Di PBB, dimanapun negara-negara di dunia bernaung dalam satu paguyuban internasional yang sudah banyak mengeluarkan konvensi tentang konsep membangun kemerdekaan dan perdamaian abadi, adalah hanya sebuah ilusi dan buying time agar peperangan pisik dapat dihindari oleh semua pihak, meskipun peperangan sekarang bukan lagi dengan perang militer, tapi perang melalui jalur ekonomi dan budaya.

Negeri kita juga mengalami hal yang sama bahwa secara ekonomi kita tidak bisa menikmati kemerdekaan penuh sebagai negara yang semestinya berdaulat penuh  atas pemilikan, penguasaan dan pengolahan sumber daya alam nasional. Contoh, lahirnya undang-undang tentang penaman modal dan undang-undang tentang migas adalah bukti kemerdekaan ekonomi bangsa ini “tergadaikan” untuk dan atas nama liberalisasi dan perdagangan bebas.

Nah, kembali lagi bahwa setiap orang adalah pemimpin. Setiap pemimpin dimintai pertanggunggungjawabannya terhadap kepemimpinannya. Bagaimana kepemimpinan dijalankan, untuk apa kepemimpinan tersebut dijalankan, dan apa kontribusinya untuk kemajuan masyarakat? Kepemimpinan merupakan unsur yang penting dalam sistem kemasyarakatan dan kehidupan manusia. Suatu pameo mengatakan bahwa kebaikan tanpa diorganisir dengan baik akan dikalahkan dengan kebatilan yang dikelola dengan organisasi dan managemen yang rapi dan disiplin.

Menurut Ibnu Khaldun bahwa manusia itu mempunyai kecenderungan alami untuk memimpin, karena mereka diciptakan sebagai khalifah Allah di bumi. Khilafah adalah kepemimpinan. Khilafah berubah menjadi pemerintahan berdasarkan kedaulatan, khilafah masih bersifat peribadi. Sedangkan pemerintahan adalah kepemimpinan yang telah melembaga ke dalam suatu sistem kedaulatan. Menurut Imam Baydlawi al Mawardi dan Ibnu Khaldun khilafah adalah lembaga yang mengganti fungsi pembuat hukum, melaksanakan undang-undang berdasarkan hukum Islam, dan mengurus masalah-masalah agama dan dunia.

Dalam Islam hakikat kepemimpinan adalah amanah, yang merupakan kelanjutan misi ketuhanan dan kenabian dari risalah Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad Saw. Misi kenabian adalah menciptakan kesejahteraan untuk semesta alam. Dimana tugas hidup manusia adalah menciptakan kemakmuran untuk mengabdikan segala potensi dan kreativitasnya sebagai ibadah kepada sang Khaliq Allah Swt. hubungan ini harus disadari sebagai konsekuensi keberadaannya di muka bumi. Maka dalam Islam fungsi kepemimpinan atau kekhalifahan adalah dalam rangka memakmurkan, menjaga kelestarian, memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat, berbakti kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas karunia-Nya.

Selain amanah hakikat kepemimpinan juga mengemban misi amar ma’ruf dan nahyi mungkar. Menggalakkan bersaing dalam mencapai prestasi kebaikan dan mencegah serta menghindari dari segala perbuatan destruktif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks kepemimpinan derevasi ini merupakan tugas dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan tata kehidupan yang lebih baik dan terjaminnya hak dan kewajiban secara merata, seimbang di tengah kehidupan masyarakat.

Untuk menjalankan fungsi dan hakikat kepemimpinannya seorang pemimpin haruslah orang yang moralis, memiliki integritas, dimana acuan dan paradigma yang dikembangkan adalah moralitas dalam menjalankan amanah kepemimpinan, mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan segala lingkungan, situasi dan kondisi normal maupun krisis sekalipun, bersifat seperti air, yang selalu mencari solusi di tengah persoalan yang dihadapi oleh organisasinya. Dimana air selalu mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Bersifat seperti karang dalam menghadapi segala kritik, tantangan, hambatan dalam menjalankan amanah kepemimpinannya selama misi kebaikan dan kesejahteraan yang menjadi agenda kepemimpinannya belum tercapai. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa kewirausahaan (interprenuership). Dimana dia harus mengembangkan kreativitas dan terobosan-terobosan jitu untuk menciptakan kemandirian dalam strategi pengembangan organisasi.

Kompletnya kita mendambakan pemimpin yang mempunyai segala aspek bisa menjadi rujukan moral, rujukan intelektual, menawarkan solusi untuk kemakmuran bangsanya, tutur katanya bijak, baik kepada rakyatnya maupun kepada lawan politiknya, selalu menyejukkan, tetapi juga cepat dalam mengambil keputusan, mengangkat harkat dan martabat bangsanya sejajar dengan semua bangsa di dunia. R.R